Selasa, Juli 15, 2014

Anak 3,5 Tahun Tewas,diduga Korban Penganiayaan Ayah Tiri

Kondisi tubuh Dimas Ardiansyah sebelum dikebumikan


Sebulan tinggal bersama ayah tiri, Dimas Ardiansyah (3,5) mendadak tewas mengenaskan.Di tubuhnya ditemukan luka bekas setrika dan tapak sepatu. Kematian bocah periang itu dicurigai akibat disiksa ayah tirinya berinisial Dik. Kini jasad Dimas telah disemayamkan di kampung kelahirannya, Gang Nangka Desa Tanjungputus, Kec. Padangtualang.

Saat ditemui, ibu kandung korban, Agustiati Manda Sari (25) di rumah orang tuanya Kecamatan Padang Tualang mengisahkan awal kejadian dan kepindahan mereka ke Jl. Karya Baru, Sinembah Satu, Kel. Helvetia Timur Medan.


Diceritakan Sari, sejak cerai dengan ayah Dimas, ia bekerja sebagai pembantu di Medan. Sampai akhirnya ia kenalan dengan Dik, security di Komplek Guru Sinembah.,selama tinggal di Medan bersama suami keduanya, Dimas juga dibawa serta. Dan sejak saat itu, hari-hari Dimas lebih banyak dihabiskan bersama Dik.”Tiap hari Dimas itu sama ayah tirinya, mulai dari makan, sampai mengganti pakaiannya. Pokoknya yang mengurusnya bapak tirinya tadi. Memang sering saya dengar dia menangis kalau lagi dimandikan misalnya. Tiap saya tanya, dia mengatakan kalau Dimas menangis karena matanya perih kena sabun. Ya saya kira betul jugalah,” ketus Sari.

Sari juga kerap melihat Dik membawa Dimas pergi menjauh dari rumah tiap kali menangis. “Karena saya baru bersalin, perhatian saya untuk mengurus Dimas memang tidak ada sama sekali,“ ujarnya seraya mengaku tiap harinya Dik pulang ke rumah untuk makan siang.”Memang ada saya kurang enak hati saat itu, saya melihat suami kedua saya memegang kayu. Saya kira kayu itu dibawanya untuk jaga-jaga di pos security,” lirihnya.

Sari juga mengakui kalau saban malam, Dimas selalu dapat perlakuan tak wajar. “Setiap malam mau tidur, kedua kaki Dimas diikat pakai sarung. Begitu juga dengan dadanya, diikat kain dan badannya dipakaikan jaket,” jelas Sari.Meski meronta kepanasan karena dipakaikan jaket dan diikat kakinya, tapi Dik tak mau melepaskan pakaian yang dikenakan korban. Dik beralasan kalau di rumahnya banyak nyamuk. Sedangkan kaki korban yang diikat katanya biar korban tidak lasak bila tidur malam.

Meski rada aneh melihat kelakuan suaminya tersebut, tapi Sari tak bisa berbuat banyak. Sampai akhirnya, Rabu (9/7) sekitar pukul 14.15 WIB, Dimas tiba-tiba mengigil kepanasan lalu kejang-kejang dan mengeluarkan buih dari mulutnya. Selanjutnya korban dilarikan ke RS Sufina Aziz. Tak berapa lama ditangani dokter, korbanpun menghembuskan nafas terakhirnya.“Dibilang dokter, korban ada masalah dengan paru-paru dan jantungnya,” ujar Sari yang ditemui di rumah orangtuanya, Selasa (15/7).

Begitu mengetahui Dimas sudah tak bernyawa lagi, Dik buru-buru mengurus jenazahnya. Oleh Sari kematian putranya tadi langsung diberitahukan kepada keluarganya di kampung. Tak berapa lama kemudian, beberapa kerabat dekat Sari datang ke Medan hendak mengambil jenazah Dimas untuk dimakamkan di Padang Tualang.

Meski sempat terjadi perdebatan antara keluarga Sari dengan Dik yang melarang jenazah Dimas dibawa pulang. Bahkan, Dik sempat mengatakan kalau jenazah sudah disempurnakan dan jangan dibuka-buka lagi kain kafanya, dan keluarga diminta langsung saja mengebumikannya.

Setiba di Padang Tualang, keluarga yang merasa ada kejanggalan, kembali membuka kain kafan pembalut tubuh Dimas untuk kembali dimandikan. Saat itulah keluarga dan pelayat melihat beberapa tanda aneh di tubuh Dimas seperti bekas memar dan lembam.

Agustiati Manda Sari(25) Ibunda Dimas
Bahkan yang mencurigakan, ada bekas setapak tangan orang dewasa dibagian lambung atas sampai ke dada korban. Bahkan ada juga bekas strika dan tapak sepatu di dada korban.“Banyaknya bekas bekas aneh tadilah membuat kami meyakini kematian korban itu tidak wajar,” jelas paman korban mengaku akan membawa masalah ini ke hukum.

Tambah Sari lagi, sejak kematian anak sulungnya tersebut, sampai hari ini suaminya Dik tak pernah datang ke Padang Tualang menjenguk dirinya ataupun menanyakan kabar mereka.
“Nggak ada datang dia (Dik-red) kemari menanyakan kabar kami ataupun menanyakan kondisi anaknya yang baru lahir. Begitu juga dengan keluarganya, nggak ada yang menjenguk kami,” ketusnya seraya berharap polisi segera mengungkap kasus ini. 

Anak Bangsa :Menatap Mentari Di Kaki Ufuk Dengan Penuh Asa..........
read more...

Jumat, Juni 27, 2014

Diduga Perusahaan Tidak Memberikan Hak Hak Normatif Pekerja

Tampak depan PT Leong Ayam Satu Primadona yang tidak memiliki Plank Nama Perusahaan
Langkat - Reza Fahlevi
Sebanyak lebih dari 50 orang karyawan yang bekerja di PT Leong Ayam Satu Primadona, di Desa Serapuh ABC Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat diduga tidak mendapatkan hak hak normatif pekerja dan belum didaftarkan PT Leong Ayam Satu Primadona  ke Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Langkat.
 
Informasi yang dihimpun Selasa (24/6), dari Disnakertrans Kabupaten Langkat menyebutkan, PT Leong Ayam Satu Primadona, yang membuka usahanya di Desa Serapuh ABC Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, belum  terdaftar di dinas tersebut, karyawan yang di pekerjakannya.
 
Kapala Bidang Pembinaan dan Pengasan Tenaga Kerja, Nila Wati di damping stafnya Anton Fahrizal, saat di konfirmasi terkait  PT Leong Ayam Satu Primadona mengatakan "Belum ada bang, yang namanya PT Leong Ayam Satu Primadona mendaftarkan perusahaan beserta tenaga kerja yang di pekerjakan mereka,”ucap Anton.
Dikatakannya, pihaknya pernah dengar tentang PT Ayam di Kecamatan Padang Tualang itu, namun kami tunggu perusahaan itu kemari, sebab kami tidak tau kalau PT Ayam itu sudah mulai beroperasi.
 
Terkait informasi dari warga setempat yang mengatakan PT Leong Ayam Satu Primadona itu sudah beroperasi, kami memang ada rencana akan kelokasi PT itu dalam waktu dekat ini,ucap Nila dan Anton.
 
Anton yang ditanya tentang kewajiban peusahaan mendaftarkan perusahaan serta tenaga kerjanya serta sanksi hukumnya, Anton mengatakan,"ada, sangsi hukum kepada perusahaan itu,ada undang-undang yang mengatur tentang wajib lapor perusahann itu, yaitu UU Nomor 7 tahun 1981, serta mengacu ke undang-undang tentang ketenaga kerjaan, yaitu UU Nomor 13 tahun 2013,”papar Anton.
 
Sebelumnya, Maneger PT Leong Ayam Satu Primadona, Rahmat, yang dihubungi wartawan via selulernya Senin (23/6) mengatakan kurang tau persis tentang karyawan itu, apakah sudah didaftarkan atau belum ke Disnakertrans Langkat. “Soal tenaga kerja yang di pekerjakan itu, saya kurang tau, sebab saya hanya membidangi tentang ayam nya saja,lanjut Rahmat lagi “Kalau mengenai tenaga kerja/karyawan yang bekerja di PT ini, itu sudah ada orang yang membidanginya, yaitu bagian personalia,”
 
Ketika ditanya lagi, terkait tentang jabatan maneger di PT Leong Ayam Satu Primadona yang disandangnya itu, seharusnya tau dan mengerti tentang tenaga kerja/karyawan yang di kerjakannya itu, soal sudah terdaftar atau belumnya ke Disnakertran Langkat, Rahmat kembali mengulangi jawaban, soal karyawan itu saya tidak tau, saya di bagian ayamnya saja, tegas Rahmat.
 
Di tempat terpisah di Stabat 27(6), Aktivis Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Mafia Hukum Kinerja Aparatur Negara Reza Lubis,SH ketika di minta komentarnya mengatakan"masalah belum terdaftarnya PT Leong Ayam Satu Primadona, ke Disnakertrans Langkat, mengatakan, sangat menyesalkan sikap perusahaan tersebut.Seharusnya setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerjanya yang  lebih 50 orang itu, harus mendaftarkan karyawannya ke Disnakertran Langkat. hal ini harus dilakukan untuk menjamin kesejahteraan,keselamatan dan kesehatan kerja setiap karyawan yang bekerja disana dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Langkat harus proaktif tidak menunggu "bola"  dalam mendata dan melakukan pembelaan khususnya terhadap hak hak pekerja di perusahaan tersebut apalagi baru baru ini Langkat dinyatakan meraih penghargaan K3 dan apa yang terjadi di PT Leong Ayam Primadona tersebut tidak berbanding lurus dengan penghargaan diatas kertas tersebut yang diraih Langkat untuk ketiga kalinya tegas Reza. .
 
“Itu berarti PT tersebut belum mempunyai ikatan perjanjian antara karyawan dan perusahaan, maka untuk itu di mintakan, Pemekab Langkat khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi segara mengambil Langkah tegas, untuk melakukan pembelaan terhadap hak pekerja serta memberi sanksi hukum kepada perusahaan itu,”,seraya menambahkan, jika terjadi kecelakaan di lokasi kerja di perusahaan itu, maka perusahaan itu akan bisa buang buang bola dan kemungkinan pekerja tidak akan mendapatkan hak hak normatif mereka tutur Reza Lubis selanjutnya.
 
Di beberkannya, Perusahaan itu harus memberikan jaminan-jaminan kepada pekerjanya, di antaranya, Perusahaan itu harus mendaftarkan tenaga kerjanya untuk di jadikan peserta Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT) serta Jaminan Kematian (JK), ucapnya Reza diakhir wawancara. 
Anak Bangsa :Menatap Mentari Di Kaki Ufuk Dengan Penuh Asa..........
read more...

Kamis, Juni 19, 2014

Di PN Stabat,Langkat Keluarga Korban Mengamuk terhadap Terdakwa Pembunuhan satu Keluarga .

Keluarga Korban Saat Mengamuk Di Depan Tahanan PN Stabat,Memukuli Terdakwa Rendi,(Rabu/18/6)
 Langkat - Prawito
Sidang lanjutan perkara pembunuhan sadis yang menewaskan satu keluarga atas nama korban Misman,Suliah istrinya,Dedek Pebrianto anak dan Tria Winanda Aulia yang masih duduk di bangku SMP Salapian, saat ditemukan mayatnya masih mengenakan seragam SMP.
Pembunuhan tersebut dilakukan oleh kedua terdakwa Alamsyah dan Rendi yang  melibatkan  dua orang oknum TNI AD berinisial P dan S,  9 Oktober 2013 lalu sekira pukul 21 00 wib di bukit setan areal perkebunan PTPN.2 Tanjung Keliling  Salapian yang sekarang PT Langkat Nusantara Kepong (LNK).Sekedar mengingatkan kedua terdakwa pembantai satu keluarga itu Alamsyah dan Rendi,Senin (16/6) dituntut hukuman pidana mati oleh jaksa penuntut umum.
               
Lanjutan sidang,Rabu (18/6) yang kembali digelar pengadilan negeri (PN) Stabat dipimpin ketua majelis hakim Sadri.SH dibantu dua hakim anggota dengan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Lamro Simbolon.SH dan Andi Sitepu.SH dengan agenda sidang pembacaan nota pembelaan  (Pledoi) oleh Penasehat Hukum kedua terdakwa Alamsyah dan Rendi.
             
Sidang yang dikawal ketat petugas awalnya berjalan aman dan terkendali meskipun ruang sidang utama (Garuda) dipenuhi pengunjung keluarga korban,namun usai sidang saat kedua terdakwa dibawa menuju ruang tahanan (PN) Stabat puluhan keluarga korban keluar dari ruang sidang mengejar kedua terdakwa  memukuli salah satu terdakwa yaitu Rendi ,sehinga petugas pengawal tahanan kewalahan dan sempat kena pukul.

Bukan hanya polisi pengawal sidang saja yang kena pukul,namun jaksa yang menangani perkara ini Andi Sitepu turut menjadi sasaran kemarahan keluarga korban.Marahnya keluarga korban dengan jaksa,dianggap jaksa menunda-nunda sidang. Maksud keluarga korban kok ditunda lagi, tidak langsung divonis, teriak keluarga korban dengan jaksa,sehinga menimbulkan kemarahan keluarga korban yang akhirnya Andi Sitepu (Jaksa red) menjadi korban kebringasan mereka yang sudah membabibuta.

Tapi kita bisa maklumi mereka itu tidak faham dengan proses persidangan,padahal proses sidang tengah berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang undangan  KUHAP.Senin semalam baru kita bacakan tuntutannya,nah hari ini,Rabu (18/8) pledoi nota pembelaan kedua terdakwa yang dibacakan Phnya,ya satu minggu lagi majelis hakim memberikan putusan terhadap kedua terdakwa,setelah rapat musyawarah majelis hakim,ujar Lamro Simbolon salah satu Jaksa yang menangani perkara pembunuhan tersebut.


Anak Bangsa :Menatap Mentari Di Kaki Ufuk Dengan Penuh Asa..........
read more...

Selasa, Juni 17, 2014

Kasus Tenaga Honorer Akbid/Akper Pemkab Langkat Jadi CPNS

 Kapolres Langkat : Akan Kita Tindaklanjuti Untuk Di Tuntaskan

 

Akper Pemkab Langkat
Langkat,Cipto Warsitra
Polres Langkat akan menindaklanjuti lagi pemeriksaan atas dugaan pemalsuan atau manipulasi dokumen pengangkatan puluhan karyawan di sekolah akademi kebidanan (Akbid) dan akademi perawatan (Akper) Pemkab Langkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) melalui jalur pengangkatan tenaga honorer di Pemkab Langkat.

“Mungkin pemeriksaannya sebelum saya di sini (Kapolres Langkat) ya. Saya akan tanyakan dulu ke staf. Kalau memang belum tuntas, kita akan buka lagi untuk dituntaskan,” kata Kapolres Langkat AKBP Yulmar Tri Himawan kepada wartawan di Mapolres Langkat, Jumat (14/6).

Kapolres mengatakan hal tersebut menjawab para jurnalis terkait pemeriksaan dilakukan Polres Langkat beberapa waktu lalu atas pengangkatan puluhan karyawan Akbid dan Akper Pemkab Langkat menjadi
CPNS dari jalur tenaga honorer. Pangangkatan menjadi CPNS tersebut diduga  menyalahi peraturan pemerintah (PP) No:48/2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS maupun peraturan yang sudah diperbaharui.

Untuk sekadar mengingat kembali, beberapa waktu lalu  sekitar 33 karyawan Akbid dan Akper Pemkab Langkat diangkat menjadi CPNS  di Pemkab Langkat melalui jalur tenaga honorer. Pengangkatan menjadi
sorotan publik karena diduga menyalahi peraturan pemerintah,  dan sempat ditangani penyidik Polres Langkat karena diduga ada pemalsuan atau manipulasi dokumen untuk kelengkapan persyaratannya.

Informasi dari Polres, sejumlah pegawai di Pemkab Langkat sudah dimintai keterangan, termasuk Amril, selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Konon, nama mantan Kepala BKD Langkat yang kini menjadi Wali Kota Binjai disebut-sebut terkait.  Yang bersangkutan diduga sangat mengetahui karena pada saat proses pengakatan puluhan karyawan menjadi CPNS itu,  yang bersangkutan menjabat Kepala BKD Langkat.

Namun pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, urung dilakukan penyidik. Polisi kuatir dituding macam-macam karena yang bersangkutan kala itu sedang sibuk mengikuti pencalonan Wali Kota Binjai.

Sejak itu, proses pemeriksaan dugaan pemalsuan dokumen atas pengangkatan puluhan karyawan Akbid dan Akper Pemkab Langkat menjadi CPNS dari jalur honorer, tak berlanjut, dan terkesan hilang.

“Sabar ya. Saya tanya dulu berkasnya ke staf. Kalau memang belum tuntas, pasti kita tindaklanjuti untuk dituntaskan,” ulang Kapolres meyakinkan saat pamit meninggalkan rekan-rekan jurnalis.

Untuk sekadar diketahui, sekolah kesehatan Akbid dan Akper Pemkab Langkat adalah sekolah  yang tidak menggunakan APBN maupun APBD Pemkab Langkat untuk operasionalnya, termasuk gaji karyawannya. Kalaupun ada, sebagaimana dikatakan Syahrial, Kepala Badan Keuangan dan Aset daerah (BKAD) Pemkab Langkat beberapa waktu lalu, hanya merupakan bantuan sosial sebagaimana pemerintah membantu masjid atau lainnya.

Pasalnya, Akper dan Akbid tersebut bukan merupakan institusi pemerintah meski berada di lingkungan perkantoran pemerintah, dan membawa nama Pemkab Langkat. Kedua sekolah tersebut juga bukan
merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dan juga bukan sebagai badan usaha milik daerah (BUMD). Sesuai dokumen yang ada, Akbid Pemkab Langkat justeru di bawah naungan yayasan, pendidirnya drg Lili Rosdewati, pegawai Pemkab Langkat yang saat itu ditugasi Bupati Syamsul Arifin mengelola Akper Pemkab Langkat.

Sesuai PP No:48/2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS di pasal 1 disebutkan, bahwa tenaga honorer yang dapat diangkat menjadi CPNS/PNS adalah yang bekerja di instansi pemerintah, mendapat gaji/honorer bersumber dari angaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) atau anggaran pendapatan belanja nasional (APBN).

“Akbid maupun Akper membawa nama Pemkab Langkat itu tidak dapat dikategorikan sebagai instansi pemerintah. Dengan demikian, pengangktan puluhan karyawannya menjadi CPNS itu bertentangan dengan
PP No: 48/2005 maupun yang sudah diperbaharui. Patut diduga ada pemalsuan atau memanipulasi dokumen yang dijadikan persyaratan sehingga puluhan karyawan tersebut lolos menjadi CPNS dari jalur honorer,” kata R Lubis SH, pengamat pendidikan di Langkat.

Yang lebih mengherankan, kata Lubis lagi, sebagian besar yang diangkat menjadi CPNS itu sampai saat ini masih tetap bekerja di Akbid maupun Akper tersebut. Selain menerima gaji dari tempat tugasnya, mereka juga menerima gaji sebagai PNS, meski  tidak pernah mengabdi sebagai pegawai negeri. Bahkan seorang di antaranya yakni Dahlia Rosa, sampai saat ini masih tetap menjabat Direktris  di Akbid berstatus swasta
tersebut. ( * ).

Anak Bangsa :Menatap Mentari Di Kaki Ufuk Dengan Penuh Asa..........
read more...

Senin, Juni 16, 2014

Bangunan Kios Pajak Lama Tanjung Pura Berubah Bentuk Dan Kepemilikannnya

Ilustrasi by Google

Langkat - Reza Lubis.
Pajak Lama pasar tradisionil yang berada di Gang Sebarau Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat milik Pemkab Langkat ditengarai telah di perjual belikan dan berubah fungsi oleh oknum pengusaha berinisial AA.

Informasi yang di himpun Selasa (10/6) dari para pedagang di Tanjung Pura menyebutkan, sedikitnya ada berkisar 10 pintu kios pajak terdisionil yang sudah di kuasai AA tersebut. Ironisnya lagi, pasar yang di bangun Pemkab Langkat tahun 1971, dan diresmikan oleh Bupati Langkat pada masa itu, sebagian dari kios pajak itu sudah dikuasainya hingga sekarang, dan telah berubah bentuk menjadi gedung bertingkat tinggi.

Dan yang anehnya lagi,hal tersebut luput dari perhatian jajaran Pemkab Langkat baik itu Lurah, Camat hingga Bupati Langkat terkesan "cuek" dan tidak mengetahui tanah dan bangunan kios tersebut diperjual
belikan secara tidak sah oleh oknum yang tidak berhak dan berubah fungsi serta kepemilikan ,padahal di ketahui dulunya pajak lama yang terletak di gang Sebarau tersebut dibangun dengan memakai uang negara.

Lemahnya pengawasan Pemerintah Langkat, menyebabkan aset-aset daerah yang di miliki Pemerintah Langkat itu, hilang satu persatu  akibat diduga adanya permainan oknum yang tidak bertanggung jawab di
Pemerintahan.

AA, salah satu pengusaha Grosir terbesar di Tanjung Pura, yang di konfirmasi wartawan, terkait dirinya sudah menguasai dan membangun gedung bertingkat di atas tanah aset milik Pemerintah Langkat, AA yang
di konfirmasi menjawab dengan enteng,“saya sudah habis puluhan juta untuk membangun gedung itu,”ucapnya.

Terkait mengenai tanah yang di huninya itu, yang merupakan milik aset Pemkab langkat, pihaknya sudah mengetahuinya. Namun ketika ditanya, jika Pemerintah Langkat mengambil kembali tanah tersebut dan akan
membongkar bangunan gedung yang telah dibangunnya itu, "ya di bongkar saja, kan ada ganti ruginya nanti,” ujar AA.

Ketika ditanya seputar kios Pajak Tradisional yang di beli dan di kuasainya sebanyak 10 unit kios dari para pedagang, pihaknya berkilah mengatakan tidak ada. “Kios pajak tradisonil itu hanya ada satu, itupun di sewakan,demikian AA menuturkan.

Secara terpisah,Lurah Pekan Tanjung Pura A.Lutfi saat di konfirmasi terkait beralih fungsinya tanah dan bangunan di pajak lama di Kelurahan Pekan Tanjung Pura tersebut mengatakan “Masalah pajak lama
itu saya tidak tau,”ujar Lutfi, sembari mengatakan, berapa jumlah kios pajak, serta berapa jumlah luas tanah yang menampung pajak lama itu,saya kurang tau. Sebab saya menjadi lurah pada tahun 2009, sementara
pajak lama itu sudah berdiri lama.

Terkait apakah pihak Kelurahan tidak memiliki data aset, baik berupa bangunan dan tanah yang menjadi milik Pemkab Langkat, Lutfi menjawab dengan tegas, Soal peta atau data apapun tidak ada di pihak Kelurahan ini, sehingga saya juga bingung, dan terkesan saya disalahkan,demikian  Lutfi menuturkan.
.
Secara terpisah Kepala Bidang (Kabid) Aset di Badan Pengawasan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Langkat, H Fatan Nur, saat dihubungi melui Via seluler, terkait beralih fungsinya tanah dan bangunan di pajak lama di Tanjung Pura mengatakan, kalau soal pajak lama itu sudah diserahkan pengawasan ke pihak di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Langkat.

“Yang jelas, pajak lama di gang Sebarau itu, merupakan aset Pemkab Langkat. Namun saya kurang tahu berapa persis jumlah luas tanah yang di bangun pajak itu. Namun kamu bisa pertanyakan ke Disperindag,
karena mereka yang mengelolanya,”ucap Fatan.

Terpisah, Ketua Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Lentera Nusantara Koordinator Langkat, M.Yahya,S.Sos ketika diminta tanggapannya mengenai hal ini, mengatakan, meminta agar aparat hukum terkait mengusut tuntas persoalan ini,siapa oknum yang berani menjual belikan aset pemerintah tersebut,yang berupa tanah dan bangunannya “ Periksa saja AA itu, dia pasti tau seluk beluk soal tanah negara
yang di kuasinya, dan pasti akan ter tangkap pula Oknum aparat Pemerintah di balik soal pajak lama itu,”ujar Yahya dengan tegas.

Anak Bangsa :Menatap Mentari Di Kaki Ufuk Dengan Penuh Asa..........
read more...
 
Copyright © 2014 Anak Bangsa • All Rights Reserved.
Template Design by BTDesigner • Powered by Blogger
back to top