HARUS DILURUSKAN

Akademi Keperawatan Pemkab Langkat dan Akademi Kebidanan Langkat merupakan Perguruan Tinggi Kesehatan yang ada di Kabupaten Langkat dan merupakan kebanggaaan masyarakat Langkat yang diyakini oleh masyarakat Langkat sebagai perguruan tinggi yang di punyai/di selenggarakan oleh oleh Pemerintah Kabupaten Langkat ,kenyataan ini sangat di yakini oleh masyarakat Langkat dan hal ini ditunjukkan oleh penggelola kedua Satuan Pendidikan tersebut dengan menempatkan tulisan "Pemerintah Kabupaten Langkat " di atas kedua nama satuan Pendidikan tersebut di depan kampus pendidikan tersebut juga pada kertas surat resmi kedua Pendidikan Tinggi tersebut dan di tuliskan di kendaraan operasional (Bus dan mobil) ke dua Akademi tersebut .Penggelola secara sengaja mempublikasikan nama satuan pendidikan Akademi Kebidanan Pemkab Langkat.Kenyataan inilah yang menguatkan image yang berkembang di masyarakat Langkat bahwa satuan pendidikan tersebut adalah milik Pemerintah kabupaten Langkat yang kadang kadang dianggap bahwa perguruan tinggi tersebut adalah negeri bukan perguruan tinggi swasta.Untuk hal tersebut lah kami coba memaparkan keadaan sebenarnya melalui tulisan ini

Bahwa sebenarnya Akademi Keperawatan Pemkab Langkat dan Akademi Kebidanan Langkat tersebut secara kelembagaan tidak di bawah Pemerintah Kabupaten Langkat. Akademi Kebidanan Langkat berada di bawah Yayasan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Langkat sebagai Badan Penyelenggara Perguruan Tingginya,sedangkan Akademi Keperawatan Pemkab Langkat tidak diketahui di mana Badan Penyelenggara Perguruan Tingginya.Adalah kewajiban bagi kita semua untuk meluruskan hal tersebut melalui tulisan ini kami coba membuka dan mempublikasikan kepada masyarakat khususnya masyaraka Langkat tentang keadaan sebenarnya ke dua satuan pendidikan tinggi kesehatan tersebut.

Latar Belakang
Apa yang kami laksanakan ini bukanlah sesuatu tindakan yang bertujuan dan bersifat kepentingan pribadi bukanlah juga merupakan tindakan untuk menghambat pembangunan pendidikan di Indonesia khususnya di Kabupaten Langkat atau untuk mendiskreditkan seseorang,lembaga atau pihak pihak terkait lainnya dengan penyelenggaraan/pelaksanaan institusi pendidikan tinggi tersebut maupun badan penyelenggarakan pendidikan tinggi tersebut. Kami coba memaparkan apa yang selama ini tidak berjalan dengan semestinya sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dan bertujuan mengajak pihak pihak terkait dgn permasalahn ini untuk dapat bersama sama memperbaiki keadan tersebut sehingga dapat berjalan sesuai dengan koridornya.

Yang mendasari dan menjiwai tindakan kami adalah :
Pasal 28F UUD 1945 Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya,serta berhak untuk mencari dan memperoleh,memiliki,menyimpan,mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yg tersedia. Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dana ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang undang.

1. Akademi Keperawatan Pemkab Langkat Pendirian Akademi Keperawatan Pemkab Langkat tak dapat dipisahkan dari Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Pemerintah Kabupaten Langkat yang berlokasi di Kecamatan Tanjung Pura tepatnya di dalam kompleks Rumah Sakit Umum Tanjung Pura Kabupaten Langkat yang merupakan RSU milik Pemerintah Kabupaten Langkat.SPK Pemkab Langkat merupakan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas Kejuruan rumpun Kesehatan (Perawat) yang berdiri pada tahun 1991.Kemudian SPK Pemkab Langkat tsb di konversi menjadi Akademi Keperawatan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat .Akademi Keperawatan Pemkab Langkat beroperasional berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.HK.00.06.1.1.393 Tentang

Penunjukan Akademi Keperawatan Pemerintah Daerah Tingkat II Langkat Propinsi Sumatera Utara untuk menyelenggarakan Program Diploma III Keperawatan Tanggal 7 Februari 1998 semenjak keberadaan Pendidikan Tinggi tersebut tidak jelas kedudukannya apakah di bawah Pemkab Langkat atau berdiri mandiri terlepas dari Pemkab Langkat layaknya Perguruan Tinggi Swasta sebagai mana adanya,jika Akper Pemkab Langkat berada di bawah Pemerintah Kabupaten Langkat di mana posisinya apakah dia sebuah UPT Dinas Kesehatan Langkat (dan tentu tidak memungkinkan Perguruan Tinggi di bawah Satuan Kerja Pemerintah Daerah=SKPD) seperti pada masa SPK Pemkab Langkat…?, atau berupa SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) dan jika Akper Pemkab Langkat adalah milik Pemda, mestinya masuk dalam neraca daerah dan akan di audit oleh akuntan Negara (BPKP) namun hal itu tidak pernah ada.Dan seandainya AKPER Pemkab Langkat berdiri sendiri layaknya PTS pada umumnya di mana Badan Penyelenggara Perguruan Tingginya (umumnya berbentuk Yayasan).

Dan anehnya berdasarkan Penelusuran di ketemukan bahwa DPRD Langkat (Anggota DPRD Langkat) banyak yg tidak mengetahui status Akper Pemkab Langkat tsb,hal ini suatu yang aneh dan menggelikan Akademi Keperawatan Pemkab Langkat tersebut luput dari perhatian anggota Dewan yang terhormat mengingat lokasi kampus yang hanya berjarak kurang dari 1 km dari gedung Dewan terhormat dan Akper tsb sejak tahun 1998 mendidik mahasiswanya dan telah menghasilkan (menamatkan) ratusan alumni.

Kemudian Pada Tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Langkat,menerbitkan Peraturan Bupati No.2 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Langkat,peraturan ini berisikan tentang tupoksi (tugas,pokok dan fungsi) dari struktur organisasi mulai dari Dewan Senat,Direktur,para Pembantu Direktur,Dosen sampai sampai ke bagian terkecil di struktur organisasi Akper Pemkab Langkat tersebut.

Hal ini jelas jelas intervensi pemerintah dalam hak otonomi penyelenggaraan pendidikan tinggi dan hal ini sangat bertentangan dengan UU No.20 Tahun 2003 Pasal 24 Ayat (2) Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi,penelitianilmiah,dan pengabdian masyarakat,dimana perguruan tinggi mempunyai hak untuk mengatur menggelola diri sendiri tanpa campur tangan pihak luar manapun dan bukankah perguruan tinggi seharusnya memiliki Statuta (Kepmendiknas No. 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi pasal 4 huruf e) yang merupakan Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga Perguruan Tinggi tersebut.

Disamping itu adanya oknum PNS yang bertugas secara tetap pada satuan pendidikan tinggi tersebut dan memegang jabatan struktural maupun fungsional (Direktur,Dosen ) yang berstatus Pegawai Negeri Sipil,hal ini menimbulkan pertanyaan dan perlu di perjelas……apakah PNS tersebut bekerja secara full time di Akper tsb sehingga meninggalkan kewajiban pokoknya di instansi asal kalau ya apa dasar nya...kalau tidak mengapa bisa demikian,disamping itu diketahui beberapa oknum PNS tersebut ada yang menjalankan rangkap jabatan (bertugas di Akper Pemkab Langkat namun mereka juga terdata sebagai tenaga fungsional di Rumah Sakit Umum dan Puskesmas) di Kabupaten langkat,hal ini jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1997 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap dan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1997 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap.

• Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS
Adanya pengangkatan beberapa staf dan karyawan di Akademi Keperawatan Pemkab Langkat menjadi CPNS dari tenaga honorer untuk formasi tahun 2005,2006 dan 2007 yang tidak sesuai dengan :

o Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban nggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Instansi adalah instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. o PP No.43 Tahun 2007 Perubahan Peraturan Pemerintah No.48 Thn 2005 Tentang Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS o Peraturan Kepala BKN No.21 Thahun 2005 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengolahan Tenaga Honorer Tahun 2005 (LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PEDOMAN PENDATAAN DAN PENGOLAHAN TENAGA HONORER TAHUN 2005) o Peraturan Kepala BKN No.22 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS Tahun 2005.

Pengangkatan CPNS dari Tenaga Honorer tsb sangat tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam peraturan tersebut diatas dimana tenaga honorer tersebut tidak bekerja di instansi pemerintah (di bawah Pemkab Langkat) berdasarkan penelusuran kami di lapangan tidak dijumpai satupun aturan yang mendukung bahwa Akademi Keperawatan Pemkab Langkat merupakan Satuan kerja Pemerintah Daerah (SKPD) maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah ataupun sebagai lembaga teknis daerah sebagaimana yang di isyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.. Hal ini diperkuat lagi dengan penelusuran kami kepada DPRD Langkat dimana pihak DPRD Langkat tidak mengetahui status lembaga tersebut (http://www.hariansuarasumut.com/Sumatera-Utara/3193.html), hal yang sama juga di kemukakan oleh beberapa pejabat di Pemkab Langkat (http://posmetro-medan.com/view-9666) Disamping itu tenaga honorer yang diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tersebut penghasilannya sebagai tenaga honorer di Akademi Keperawatan Pemkab Langkat tidak menjadi beban APBD sebagaimana diisyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005.

2.Yayasan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Langkat
 Yayasan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Langkat didirikan berdasarkan Akte Notaris Sri Yulianti,SH Nomor :2 tanggal 5 Agustus 2002 dan telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Stabat dengan Nomor : 110/YY/2002/PN.Stb. Yayasan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Langkat merupakan Penyelengara Akademi Kebidanan Langkat sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 248/D/O/2002 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Dan Pendirian Akademi Kebidanan Langkat di Langkat Diselenggarakan Oleh Yayasan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Langkat Di Langkat.

Pendirian Yayasan Akademi kebidanan Pemerintah Kabupaten Langkat oleh Pemkab Langkat sangat tidak transparan dan tidak sesuai dengan UU No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo UU No.28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, dalam ketentuan Undang-Undang (UU) No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, tidak ada yang mengatur Pemerintah Daerah (Pemda) dapat memiliki sebuah yayasan.Hal ini dapat kita lihat pada UU tsb.

Pembentukan Yayasan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat adalah sangat bertentangan dengan Undang Undang No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pasal 9 Ayat (1) Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebahagian kekayaan pendirinya,sebagai kekayaan awal. “Berdasarkan bunyi pasal ayat Pasal 9 ayat (1) UU No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan tsb diatas Yayasan hanya dapat didirikan oleh satu orang atau lebih yang berarti individu individu di dalam masyarakat dengan kata lain yayasan hanya dapat didirikan oleh masyarakat (tidak oleh pemerintah/pemkot/pemkab).”

Hal ini diperkuat lagi oleh bunyi pasal 52 ayat (2),(3) UU No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo UU No 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, (2) Ikhtisar laporan Keuangan yang merupakan bagian dari ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib di umumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi yayasan yang : a. memperoleh bantuan Negara,bantuan luar negeri,atau pihak lain sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih dalam 1 (satu) tahun buku;atau b. mempunyai kekayaan diluar harta wakaf sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih (3) Laporan keuangan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib di audit oleh Akuntan Publik dan dapat di telaah lebih lanjut jika yayasan tersebut memperoleh bantuan Negara (Pemerintah/Pemkab) maka yayasan tersebut wajib membuat iktisar laporan keuangan yayasan untuk diumumkan di surat kabar dan laporan keuangan Yayasan harus diaudit oleh Akuntan Publik.Jika Yayasan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Langkat merupakan institusi yang bernaung di bawah Pemkab Langkat akan jelas jelas bertentangan dgn ketentuan undang undang tersebut diatas dengan kata lain : “Audit yang dilakukan oleh akuntan publik sejalan dengan pembentukan yayasan hanya dilakukan masyarakat sebab jika yayasan merupakan bahagian dari pemerintah maka audit dilakukan oleh akuntan Negara/pemerintah dalam hal ini BPK/BPKP” o pada UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Paragraf Ketiga Larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 28 (b) turut serta dalam suatu perusahaan ,baik milik swasta maupun milik Negara/daerah,atau dalam yayasan bidang apapun”. “Ketentuan yg tersirat di dalm UU tersebut diatas jelas dan sangat transparan bahwa seorang Kepala Daerah tidak diperkenankan terterlibat dalam suatu yayasan bentuk apapun.Hal ini mengingat di dalam Akte Yayasan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Langkat tercantum nama dan jabatan Bupati Langkat (sekarang mantan) sebagai pendiri Yayasan Akademi Kebidanan Pemerintah Daerah Kabaupaten Langkat dan ini jelas jelas bertentangan dgn UU tersebut diatas.” 3. Akademi Kebidanan Langkat (Bukan Akademi Kebidanan Pemkab Langkat) Akademi Kebidanan Langkat merupakan satuan pendidikan (tinggi) dengan jenjang program Diploma Tiga (D 3) yang diselenggarakan Yayasan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Langkat. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 248/D/O/2002 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Dan Pendirian Akademi Kebidanan Langkat di Langkat Diselenggarakan Oleh Yayasan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Langkat Di Langkat. Sesuai dengan ijin penyelenggaraan program studi dan pendirian Akademi Kebidanan Langkat tsb,AKBID Langkat mulai beroperasional dari Tahun Akademik 2002-2003 sampai saat ini dan sepanjang beroperasinya Akbid tersebut banyak kita jumpai hal hal yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang undangan bidang pendidikan khususnya pendidikan tinggi,hal ini dapat kita kita buktikan sebagai berikut : Penyelenggara dan Penggelola secara sengaja memakai nama satuan pendidikan yang berbeda dengan yang telah ditetapkan dalam ijin pendirian (Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 248/D/O/2002 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Dan Pendirian Akademi Kebidanan Langkat di Langkat Diselenggarakan Oleh Yayasan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Langkat Di Langkat),penggelola Akademi Kebidanan Langkat secara sadar dan sengaja telah memakai dan / atau merubah nama satuan pendidikan menjadi Akademi Kebidanan Pemkab Langkat tindakan ini merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan pembohongan publik dimana akibat dari penggunaan nama yang berbeda tersebut secara umum dan resmi mengakibatkan masyarakat dibodohi dan di dustakan dan yg lebih memprihatinkan lagi nama Akademi Kebidanan Pemkab Langkat tersebut secara sadar dan sengaja juga dicantumkan didalam Ijazah yang diterima para alumni Akademi kebidanan Langkat dari Alumni I sampai saat ini. Akademi Kebidanan Pemkab Langkat, adalah satuan pendidikan tinggi yang yang tidak pernah ada untuk diakui oleh peraturan dan perundang undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pihak Akademi Kebidanan Langkat secara sengaja telah melakukan hal tersebut serta membuat pembohongan publik bagi masyarakat Langkat khususnya dan bisa menimbulkan permaslahan hukum, hal ini tentunya tidak bisa di biarkan berlarut larut dan kewajiban kita semua untuk meluruskan hal tersebut. --> Akademi Kebidanan Langkat telah di akreditasi oleh Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Departemen Kesehatan RI melalui Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan Departemen Kesehatan NO.HK.00.03.2.2.01255 Tentang Penetapan Strata Akreditasi AKBID Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara Kode Institusi :12132401D.Dalam keputusan tersewbut AKBID Kabupaten Langkat ditetapkan Strata Akreditasinya adalah B dengan nilai 81,05.Akreditasi yang diperoleh oleh Akademi Kebidanan Langkat dari Pusat Pendidikan Tenga Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan Depkes tersebut sangat tidak sesuai UU dan peraturan yang ada,dimana Pemerintah telah menetapkan bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah Lembaga yang melaksanakan Akreditasi bagi Perguruan Tinggi,hal ini dapat kita temukan di Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 27. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut BAN-PT adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan BAB XIII AKREDITASI Pasal 87 (1) Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilaksanakan oleh: a. BAN-S/M terhadap program dan/atau satuan pendidikan penddikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; b.BAN-PT terhadap program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi; dan c. BAN-PNF terhadap progam dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal. dan di Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.28 Tahun 2005 Tentang Badan Akreditasi Perguruan Tinggi. Pasal 2 (1) Untuk melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut BAN-PT. (2) BAN-PT merupakan badan nonstruktural yang bersifat nirlaba dan mandiri yang bertanggungjawab kepada Menteri

Penerbitan ijazah tidak sesuai dengan : o UU N0.20 Thn 2003, o Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian Dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi o Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas No.08/DIKTI/KEP/2002 Tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian Dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi yang berisikan antara lain : “ Menerbitkan ijazah bagi lulusan program studi oleh perguruan tinggi, dengan demikian keharusan ijazah lulusan PTS yang semula memerlukan penanda-syahkan ijazah oleh Kopertis ditiadakan.”. Adalah hal yang aneh dan mengherankan Akademi Kebidanan Langkat memakai Ijazah yang diterbitkan oleh Departemen Kesehatan hal ini bertentangan dengan peraturan dan perundang undangan yang mengatur tentang pendidikan di Indonesia,karena di dalam UU No.20 Thn 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional telah jelas di nyatakan “Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional” (yang memimpin departemen) jadi dengan kata lain “yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan adalah Menteri Pendidikan Nasional bukan Menteri Kesehatan (Depkes RI)”,berdasarkan hal tersebut adalah suatu yang aneh jika Akademi Kebidanan Langkat menerbitkan Ijazah berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.00.06.2.4.1.3198 Tentang Pedoman Penatausahaan Ijazah Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan sementara ijin pendirian Akademi Kebidanan Langkat di terbitkan oleh Menteri Pendidikan Nasional RI, yaitu Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 248/D/O/2002 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Dan Pendirian Akademi Kebidanan Langkat di Langkat Diselenggarakan Oleh Yayasan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Langkat Di Langkat. Sementara Departemen Pendidikan Nasional RI menyerahkan sepenuhnya penerbitan Ijazah kepada perguruan tinggi sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian Dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi dan Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas No.08/DIKTI/KEP/2002 Tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian Dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi yang berisikan antara lain : “ Menerbitkan ijazah bagi lulusan program studi oleh perguruan tinggi, dengan demikian keharusan ijazah lulusan PTS yang semula memerlukan penanda-syahkan ijazah oleh Kopertis ditiadakan.”. Penerbitan Ijazah tersebut mempengaruhi keabsyahan ijazah tersebut dan bahkan ijazah tersebut tidak mempunyai civil effect ditambah penulisan nama satuan pendidikan di dalam ijazah tidak sesuai dengan nama yang tertera di dalam ijin pendirian (kepmendiknas No: 248/D/O/2002 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Dan Pendirian Akademi Kebidanan Langkat di Langkat Diselenggarakan Oleh Yayasan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Langkat Di Langkat),nama satuan pendidikan yang tertera didalam Ijazah adalah Akademi Kebidanan Pemkab Langkat sementara nama satuan pendidikan yang resmi sesuai peraturan perundang undangan dan terdaftar di Depdiknas adalah Akademi Kebidanan Langkat.

gbr 1 : Salinan (Halaman 1) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 248/D/O/2002 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Dan Pendirian Akademi Kebidanan Langkat di Langkat Diselenggarakan Oleh Yayasan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Langkat Di Langkat.

gbr 2 : Salinan (Halaman 2) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 248/D/O/2002 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Dan Pendirian Akademi Kebidanan Langkat di Langkat Diselenggarakan Oleh Yayasan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Langkat Di Langkat.

gbr 3 : Ijazah Alumni Akbid Langkat,yang mengunakan nama Akademi Kebidanan Pemkab Langkat yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 248/D/O/2002 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Dan Pendirian Akademi Kebidanan Langkat di Langkat Diselenggarakan Oleh Yayasan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Langkat Di Langkat. gbr 1 & gbr 2 dan di terbitkan oleh Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Badan Pengembangandan Pemberdayaan sumberdaya Manusia Depkes RI (Tampak depan)

gbr 4 : Ijazah Alumni Akbid Langkat,yang mengunakan nama Akademi Kebidanan Pemkab Langkat yang di registrasi oleh Pusat Pendidikan Kesehatan Badan Pengembangan dan Sumberdaya Manusia Depkes RI dan memakai stempel bertuliskan Pemerintah Kabupaten Langkat (Tampakbelakang) Akademi Keperawatan Pemkab Langkat dan Yayasan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Langkat (Akademi Kebidanan Langkat) kerap mendapat bantuan/sokongan dari Pemkab Langkat (lokasi pertapakan satuan pendidikan,sarana prasarana dalam bentuk gedung dsbnya),tetapi biaya untuk masuk dan berkuliah di institusi pendidikan tinggi tersebut sangat sangat mahal layaknya PTS swasta yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah hal ini membuat diskriminasi bagi anak bangsa yang mempunyai kemampuan intelektual tinggi tetapi tidak bisa masuk dan berkuliah disebabkan ketidak mampuan dalam menyediakan biaya masuk perguruan tinggi tersebut mencapai Rp.15.000.000,- untuk biaya masuk ke Akademi Kebidanan Langkat yang nota bene mendapat bantuan dari Pemkab Langkat. 4. Kesimpulan dan Saran. 1. Untuk menghindari interprestasi yang berbeda pengelolaan satuan pendidikan harus dilakukan berdasarkan prinsip tranparansi,perlunya kembali melihat dan melaksanakn secara konsisten pengelolaan satuan pendidikan sesuai dengan peraturan dan perundang undangan tentang pendidikan mulai dari produk perundang undangan yang tertinggi hinggga yang terendah,jangan setengah setengah yang akhirnya akan menimbulkan permasalahan 2. Perlu segera dilaksanakannya perbaikan di ketiga lembaga tersebut baik Badan Penyelenggara satuan pendidikan tinggi maupun kedua satuan pendidikan tinggi tersebut (Akademi Keperawatan Pemkab Langkat dan Akademi Kebidanan Langkat) yang nota bene merupakan asset bagi masyarakat Langkat khususnya sehingga mampu mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikannasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sehingga bisa melaksanakan pendidikan yang adil dan bermutu bagi peserta didik,berprinsip nirlaba dan dapat menggelola dana secara mandiri dan tepat guna untuk memajukan sumber daya manusia di bidang kesehatan khususnya bagi masyarakat luas. 3. Mengusulkan kepada Pemerintah kabupaten Langkat untuk membentuk Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah (BHPPD) sebagai mana amanat UU No.9 TaHUN 2009 Tentang badan Hukum Pendidikan (BHP) melalui peraturan Bupati Langkat (UU No.9 TaHUN 2009 pasal 7 ayat (2))UU No.9 Thn 2009 Tentang BHP Pasal 6 Ayat (2) BHPP,BHPPD,dan BHM hanya mengelola 1 (satu) satuan pendidikan formal dan memergerkan ke dua satuan pendidikan tinggi tsb (Akademi Keperawatan Pemkab Langkat dan Akademi Kebidanan Langkat) ke dalam satuan pendidikan baru contohnya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang bisa menggelola beberapa program studi (keperawatan & kebidanan) dan mengembangkan jumlah Program Studi/Jenjang Program (dgn menambah) jenjang program yg lebih tinggi (Strata 1),sehingga nantinya STikes tersebut mengelola beberapa program studi dalam rumpun kesehatan.Hal ini sesuai amanat Dan tentu hal tersebut tidaklah semudah membalik telapak tangan harus ada niat dan usaha keras untuk mewujudkan hal tersebut,diperlukan kerja sama yang sinergi antara DPRD Langkat,Pemerintah Kabupaten Langkat,para penggelola satuan pendidikan tinggi tersebut dan masyarakat yang peduli akan pendidikan tinggi tersebut untuk mewujudkan hal tersebut,dan kami yakin serta percaya kerja sama dan sama sama bekerja tersebut akan menghasilkan dan mampu mewujudkan hal tersebut diatas,yang akhirnya nanti Langkat akan mempunyai Perguruan Tinggi yang berkwalitas dengan menelurkan insan insan akademis yang mampu menjawab setiap tantangan yang akan datang dengan kemampuan intelektual serta kompetensi keilmuannya . Demikianlah kami sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan yang kita hadapi bersama semoga dengan dengan niat baik dari kita semua,kita bisa dan mampu membangun institusi pendidikan tinggi yang sehat dan maju berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sehingga mampu mengangkat harkat dan martabat Bangsa dan Negara yang akhirnya akan membawa Kabupaten Langkat menjadi lebih baik lagi

1 2 3