Persoalan Anak di Sumut Perlu Anggaran dan Komitmen

Oleh: Adelina Savitri Lubis Provinsi Sumatera Utara dinilai masih perlu meningkatkan perhatian dan komitmennya atas penanganan persoalan anak di Sumut. Minimnya anggaran, kerap disebut-sebut sebagai kendala teknis dalam mengatasi persoalan anak. Untuk itu penting peningkatan anggaran sekaligus komitmen dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Selama ini, meskipun sudah begitu banyak program dan kegiatan untuk anak yang dilakukan pemerintah, nyatanya, masih terlihat juga anak-anak yang berada di jalanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian juga anak-anak yang putus sekolah karena harus bekerja secara total, demi memenuhi kebutuhan keluarga. Jumlah anak yang hidup di jalanan kian hari bertambah. Bahkan Lapas Anak pun, over kapasitas karena banyaknya anak-anak yang terlibat persoalan hukum dan kriminalitas. Kritikan pedas yang terlontar dari para wakil rakyat di DPRD Sumut, sepertinya belum mampu membenahi keadaan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bertindak sebagai corong masyarakat, juga belum banyak menghasilkan perubahan yang berarti. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (PPAKB) Provsu, Dra Hj Vita Lestari Nasution, MSi juga mengungkapkan minimnya anggaran untuk penanganan masalah anak di Sumut. "Tak sampai Rp 1 miliar per tahunnya. Malah program Biro PPAKB di bidang Pengarusutamaan Anak hanya beberapa ratus juta saja," katanya. Karena itu, sangat diharapkan kordinasi yang intens dengan SKPD terkait, juga LSM dan elemen masyarakat yang memiliki perhatian terhadap anak. Sehingga persoalan anak dapat diatasi dan ditangani dengan baik. SKPD terkait, diantaranya, Dinas Kesejahteraan Sosial (Dinkessos) Provsu, Dinas Pendidikan (Disdik) Provsu dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provsu. Disebutkannya, selama ini beberapa LSM perduli anak seperti KKSP, PKPA, KPAID, Forum P5A Sumut dan lainnya sudah berupaya bersinergi. Hal ini dilakukan semata-mata agar semua rencana program dan kegiatan untuk anak-anak di Sumut dapat terlaksana. Diungkapkan Vita, Biro PPAKB mempunyai program-program yang memuat berbagai bidang kegiatan untuk anak. Sebut saja bidang kegiatan untuk tumbuh kembang anak, bidang kegiatan perlindungan anak serta bidang kegiatan pengarusutamaan anak. Terkait bidang kegiatan perlindungan anak, Biro PPAKB bekerjasama dengan penegak hukum, mulai dari Mahkamah Agung (MA), pihak kepolisian, pengadilan dan kejaksaan. Dalam praktiknya, Biro PPAKB akan menyurati pihak-pihak instasi terkait, untuk menyatakan kepedulianya terhadap persoalanan hukum yang dialami anak. Bentuk-bentuk kerjasama seperti inilah yang diharapkan Biro PPAKB agar pelaksanaan program dapat dijalankan. Siapkan Kota Layak Anak Saat ini saja, Biro PPAKB sedang fokus terhadap rangkaian kegiatan menjelang Hari Anak Nasional (HAN) 2010 bersama TP PKK Provsu dan instansi lain yang terkait. Dalam hal ini, Biro PPAKB juga mendorong terciptanya Kabupaten/Kota Layak Anak. "Tahun ini (2010) Provinsi Sumut menjadi Pilot Project untuk menciptakan Desa Ramah Anak. Saat ini saja sudah ada sebanyak tujuh desa, tiga desa di antaranya sudah tercapai pada 2009 lalu, yakni di Kabupaten Serdang Bedagai, Langkat dan Tebing Tinggi. Namun yang mendapatkan penghargaan dari Presiden adalah Kabupaten Serdang Bedagai. Dua desa lainnya, di Kabupaten Langkat dan Tebing Tinggi, merupakan percepatan Desa Ramah Anak," jelasnya. Pada 2010, Biro PPAKB menambahkan sebanyak empat kabupaten/kota untuk program Kota Layak Anak, yakni, Kabupaten Simalungun, Deli Serdang, Kota Medan dan Batubara. Menurut Vita, ini merupakan komitmen dari Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, apakah mereka konsen terhadap persoalan anak. Apakah sudah melakukan upaya perlindungan terhadap anak, menghadirkan jalan yang ramah untuk anak, termasuk taman bermainnya. Di sisi kesehatan, diharapkan kabupaten/kota, juga memiliki Rumah Sakit (RS) yang memiliki pelayanan khusus untuk menangani pasien anak. Dalam pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak ini, Biro PPAKB juga berkerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Isu hangat yang diterima Biro PPAKB saat ini, masih terdapatnya pekerja-pekerja anak di sejumlah kabupaten/kota di Sumut. Seperti, pekerja anak di perkebunan-perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet. Saat ini, Biro PPAKB sedang menunggu data dari tiap kabupaten/kota di Sumut, mengenai berapa jumlah riil pekerja anak. "Kondisi ini memprihatinkan, seharusnya anak-anak menurut Undang-Undang tidak diperkenankan bekerja sebagaimana orang dewasa. Namun, karena keadaan ekonomi dan kesempatan kerja bagi orang tuanya sangat terbatas, sehingga anak pun jadi turut bekerja," ujar Vita. Meskipun sudah banyak program dan kegiatan untuk anak yang terlaksana Biro PPAKB melihat masih perlunya komitmen yang tinggi dari berbagai instansi yang terkait anak. Disebutkannya, masih ada diantara SKPD yang dinilai belum tanggap terhadap persoalan anak di Sumut. Diakuinya, ini merupakan kendala lain selain minimnya anggaran. Ditegaskan Vita, Biro PPAKB tidak bisa bekerja sendirian. Karena bagaimanapun juga, peran instansi-instansi terkait dalam mendukung program dan kegiatan untuk anak di Sumut ini sangat membantu dan bermanfaat bagi anak-anak di Sumut. Dalam waktu dekat ini saja, Biro PPAKB berencana mengadakan sosialisasi khusus hal pembentukan Forum Anak dari beberapa kabupaten/kota. Forum Anak ini berfungsi sebagai wadah bagai anak-anak dalam mengapresiasikan aspirasi dan prestasi mereka. Dalam hal ini Vita berharap agar instansi lainnya juga turut terlibat dalam mendukung Forum Anak ini. Kritik Pedas Kritikan pedas terkait penanganan persoalanan anak di Sumut, dilontarkan Anggota Komisi E DPRD Sumut, Nurhasanah S.Sos. Baginya, Pemprovsu tebang pilih terkait anggaran penanganan anak di Sumut. "Coba lihat nasib KPAID Sumut. Saat ini anggarannya sebesar Rp400 juta belum dapat dicairkan. Pemprovsu seolah-olah seperti mengabaikan KPAID Sumut!" berangnya. Padahal menurutnya KPAID Sumut, sejatinya berperan aktif dalam penanganan persoalanan anak di Sumut. Secara tidak langsung, apa yang dilakukan KPAID Sumut adalah membantu Pemprovsu untuk menangani salah satu persoalanan yang dihadapi pemerintah, yaitu persoalanan anak," ujarnya. Diungkapkannya, melalui Rapat Dengar Pendapat beberapa waktu lalu di DPRD Sumut, Komisi E DPRD Sumut berupaya untuk mendesak pemprovsu mencairkan anggaran itu. "Komisi E DPRD Sumut juga mengusulkan agar anggaran ditambahkan menjadi Rp1 Miliar," katanya. Terlepas dari itu, ia melihat persoalanan anak ini bermuara pada persoalanan ekonomi. Kalaupun ingin mengatakan, karena kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, justru dia melihat hal itu diakibatkan oleh faktor ekonomi juga. Sejatinya, persoalanan anak di Sumut, membutuhkan perhatian Pemprovsu. "Kualitas anak Sumut ke depan tergantung dari keinginan Pemprovsu untuk memperhatikan anak. Saya harapkan kepada Gubernur, Tim Penggerak PKK, Biro PPAKB, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan untuk mengurusi persoalan anak di Sumut," tandasnya. *** Sumber : Hr.Analisa,Medan