Usut Status Akper/Akbid Langkat, Pemkab Bentuk TPF

Rabu, 16 Juni 2010

Stabat-Pengangkatan honorer dari Yayasan Akbid dan Akper Pemkab Langkat menjadi PNS, tak hanya diselidiki Polres Langkat. Pemkab Langkat juga mengusut status yayasan tersebut dan proses pengangkatan honorer. Untuk itu dibentuklah Tim Pencari Fakta (TPF).

“Sampai saat ini kita tidak tahu menahu soal status Akper/Akbid Pemkab Langkat itu, apakah milik Pemda Langkat atau bukan? Untuk itu, kita membentuk tim investigasi atau pencari fakta, guna mengusut tuntas status yayasan serta pengangkatan honorer menjadi CPNS di yayasan dimaksud,” tegas Sekdakab Langkat, Surya Djahisa kepada wartawan, Selasa (15/6) di Stabat.

Meski tak mengetahui persis kronologis yayasan itu, namun Surya sudah dapat catatan dari hasil pertemuan kedua pihak. Intinya, yayasan tersebut bersembunyi di balik pemerintahan Langkat. “Saya tidak tahu kronologisnya, tapi setahu saya, mereka (yayasan) berlindung di bawah Pemkab Langkat,” jelas Surya.Lebih jauh dikatakannya, menyikapi persoalan ini, dirinya berharap, dalam jangka waktu satu bulan, sudah menemukan titik terang terkait keberadaan yayasan tersebut. “Saya minta agar tim investigasi dapat menyelesaikan masalah ini selama satu bulan,”katanya.

Dalam hal penyelesain masalah Akper/Akbid, pihaknya (pemkab) ingin mengetahui lebih jelas status yayasan terlebih dahulu, sebelum mengarah kepada pengangtakan karyawannya menjadi CPNS. “Kita tentu memperjelas dulu statusnya, apakah Akper/Akbid itu milik Pemda atau milik yayasan, setelah itu, baru kita selidiki pengangkatan CPNS nya,”ucapnya mengulangi.

Kerena menurut Surya, Akper/Akbid tersebut memiliki SK Bupati. Tapi disisi lain, mereka tidak pernah melaporkan kegiatannya kepada Pemda terkait aktifitasnya di yayasan tersebut. “Kalau berdasarkan SK Bupati, mereka seharunya membuat laporan kepada Bupati melalui Sekdakab Langkat, tapi sampai saat ini saya tidak pernah menerima laporan tentang kegiatan mereka itu, makaya kita selidiki dulu,” terang Surya didamping Kabag Humas Syahrizal usai mengikuti Rakorpem.

Menyikapi persoalan ini, surya mengatakan, kalau pengungkapan masalah ini sudah disetujui oleh Bupati Langkat Ngogesa Sitepu. “Kita sudah sampaikan ke Bupati dan dia merespon positif penuntasan masalah ini,”tandasnya. Seperti diketahui sebelumnya, pengangkatan CPNS di Akper/Akbid Pemkab Langkat, dinilai tidak sesuai ketetapan PP No48/2005 ataupun perubahannya yang menekankan jika tenaga honorer menerima pendapatan atau penghasilan gaji bersumber dari APBN atau APBD.

Sementara pegawai atau karyawan di sekolah dimaksud, tidak pernah menerima bantuan materi atau gaji bersumber dari APBN maupun APBD karena sekolah itu tidak masuk bahagian salah satu instansi di Pemkab Langkat.(darwis)

Sumber : Pos Metro,Medan