Stabat, (Analisa)
Ratusan guru swasta di Kabupaten Langkat tergabung dalam Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) menuntut keadilan, disamakan seperti staf di Yayasan Akademi Kebidanan (Akbid) Langkat dijadikan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Tuntutan itu mereka sampaikan dengan mendatangi Kantor Dinas P dan P Langkat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan DPRD Kabupaten Langkat, Selasa (24/8).
Sebelumnya, mereka berjalan kaki mulai dari Simpang Maut Jalan Proklamasi Stabat menuju ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran dengan mendapat pengawalan dari aparat Lantas Polres Langkat.
Setiba di depan gerbang kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Langkat, para pengunjukrasa melakukan orasi sambil menggelar poster dan spanduk. Setelah sepuluh menit kemudian, perwakilan pengunjukrasa diterima Plt Kadis P dan P Drs H Sulistianto di ruang kerjanya.
Perwakilan pengunjukrasa T A Saladin DP MA, didampingi Sutrisno SPd, Drs Suyadi menyampaikan beberapa tuntutan mereka, di antaranya dapat diwujudkan peraturan pemerintah, tersendiri tentang guru swasta sebagai hasil kesepakatan Komisi II, VIII, X DPR RI dan harus mendapat perhatian baik dari status maupun kesejahteraannya.
Saladin meminta agar Pemkab Langkat dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Pengajaran mengangkat mereka menjadi PNS, walaupun itu harus mengubah UU dan PP. Apalagi UUD 1945 saja bisa di amandemen, kenapa UU dan PP tidak.
Drs Suyadi selaku Koordinator aksi, berharap agar Pemprovsu terus mengalokasikan anggaran bagi kesejahteraan guru swasta, sebagaimana yang telah dilakukan Gubernur Sumatera Utara H Syamsul Arifin SE.
"Dengan tulus dan berharap karena Idulfitri sudah di ambang pintu, agar honor dari Pemprovsu tahun 2010, dapat segera dicairkan dan kami juga meminta Pemkab Langkat juga mengalokasikan anggaran buat guru-guru tanpa tanda jasa ini, pada APBD tahun 2011 mendatang," pintanya.
Transparan
Suyadi juga menyinggung, agar ada transparansi tentang data jumlah guru Kabupaten yang menerima bantuan honor daerah dari APBD Provinsi, dan tidak ada lagi praktik pemotongan dan praktik pungli lainnya, terhadap bantuan kesejahteran yang diterima guru swasta.
Bahkan mereka juga berharap untuk meningkatkan kualitas dan citra pendidikan di Langkat, segera dibuat Perda, yang mengatur secara lengkap tentang pendidikan, dan Perda tersebut dapat mengakomodir seluruh keinginan dan kepentingan guru, terutama dalam rangka mencerdaskan anak bangsa.
Selain melakukan aksi unjukrasa di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Langkat, massa guru swasta tersebut, juga melakukan aksi unjukrasa serupa ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang diterima langsung H Amril Nasution SSos MAP, selaku Kaban.
Ratusan guru swasta itu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, menuju gedung DPRD Langkat, untuk menyampaikan aspirasi mereka. Setelah itu, mereka diterima Ketua DPRD Langkat dan Wakil Ketua DPRD Langkat dan Komisi II DPRD Langkat.
Di gedung dewan, rombongan yang dikoordinir Santa Veronica diterima dua pimpinan legislatif yakni Rudi Bangun dan Abd Khair serta segenap anggota Komisi II (Bid Kesra).
Wadah dipimpin Sutrisno, saat bertemu legislator menjelaskan jika staf di yayasan Akbid dapat diangkat atau dijadikan PNS mengapa mereka sudah puluhan tahun bertugas tidak bisa.
"Kenapa, dari yayasan itu bisa diangkat bahkan dijadikan pegawai negeri sipil (PNS) sedang di antara kami, ada yang sudah lebih dari dua puluh tahunan bertugas bahkan (meninggal) tidak jelas statusnya, hanya mengandalkan honor belaka," katanya.
Tak kalah pentingnya, guru mempertanyakan masalah insentif mereka tahun 2010 yang dikucurkan Pemprovsu. Informasi diperoleh, dana dimaksud (sekitar Rp720 ribu/tahun) untuk setiap guru sudah disalurkan ke tingkat II (Pemkab Langkat) setahun lalu, namun hingga kini tak jelas.
Abdul Khair yang memimpin jalannya pertemuan mengaku, pihaknya akan menampung seluruh aspirasi guru-guru swasta dan membahasnya dengan eksekutif.Sebab, pihaknya menyadari betul guru (swasta atau PNS) merupakan sama-sama pejuang dunia pendidikan.(hpg)
Sumber : Analisa Medan
0 komentar:
Post a Comment