Persoalan Akbid/Akper Langkat tak Kunjung Selesai

Senin, 6 Desember  2010 |11:20:41

LANGKAT,Sumutcyber-Persoalan yang terjadi di tubuh Akademi Kebidanan (Akbid) dan Akademi Keperawatan (Akper), sampai saat ini tak kunjung selesai. Untuk itu, Ketua DPRD Langkat Rudi Hartono Bangun, meminta Pemkab Langkat tegas terhadap Yayasan Akbid dan Akper Pemkab Langkat yang berdiri di komplek perkantoran Pemkab itu. Pasalnya, keberadaan sekolah program diploma tiga kesehatan itu terus menjadi pertanyaan publik.

"Kita minta Pemkab tegas. Bila sekolah itu milik Pemkab, harus jelas pengelolaannya. Namun jika bukan, jangan biarkan berlarut berada di komplek perkantoran dan harus ada hitungannya atas fasilitas Pemkab yang selama ini dimanfaatkan," kata Rudi di Stabat, kemarin.

Rudi mengatakan, Akper dan Akbid itu masih abu-abu. Sebab, jika dikatakan milik Pemkab, tapi tatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kedua yayasan itu tidak jelas, begitu juga dengan kontribusi pendapatan asli daerahnya. Bahkan, yayasan itu tidak pula merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), “Tapi kenapa berada di komplek perkantoran Pemkab, dan fasilitas yang dimanfaatkan hampir semua milik Pemkab.”kata Rudi dengan  nada  bertanya.

 Lebih mengherankan lagi kata Rudi, sebagian tenaga dosen dan sekretariat dikabarkan merupakan PNS Pemkab. Sehingga, hal tersebut patut dipertanyakan status dari sekolah itu. Untuk itu, Pemkab harus bersikap tegas. Jangan menganggap masalah tersebut sebagai persoalan biasa. Rudi juga meminta sekolah itu diaudit karena setiap tahun peneriamaan mahasiswa baru, dan setiap mahasiswa/i diduga dikutip uang masuk mencapai belasan juta.

"Kalau sekolah itu milik Pemkab, harus jelas kemana penyaluran uang yang dikutip. Kepada siapa laporan keungan diserahkan. Jangan hanya mengatakan sekolah milik Pemkab tapi  kontribusinya  tidak  ada." tegas  Rudi.

Sekedar mengingatkan, di penghujung masa bakti DPRD Langkat periode lalu, Yayassan Akbid dan Akper Pemkab Langkat itu pernah disoal. Ketika itu Ketua DPRD Langkat Syafruddin Basyir, yang mengatakan, jika sekolah membawa nama Pemkab Langkat itu tidak merupakan milik Pemkab seutuhnya, tidak selayaknya berada di komplek perkantoran Apalagi  memanfaatkan berbagai  fasilitas  Pemkab.

Sementara itu, data yang berhasil dihimpun, Yayasan Akbid Langkat didirikan oleh seorang PNS pemkab Langkat yang berinisial drg LR. Oknum bersangkutan sampai saat ini sudah belasan tahun menjadi Direktris Akper Pemkab Langkat. Akper itu sendiri merupakan konversi dari Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) yang saat itu merupakan unit pelaksana teknis (UPT)Dinas Kesehatan Langkat.

Namun sebagaimana pernah diakui dr Indra yang saat itu masih menjadi Kadis Kesehatan Langkat, sejak sekolah itu dikonversi, Dinas kesehatan Langkat tak tahu menahu lagi urusan pengelolannya.

Secara terpisah, Kabag Humas Pemkab Langkat Drs Syahrizal saat dikonfirmasi terkait permasalahan tersebut mengatakan bahwa, Pemkab Langkat sudah membentuk tim terkait sekolah diploma kesehatan  yang dimaksud. “Permasalahan itu sudah ditanggapi oleh Pemkab, dan saat ini Pemkab sudah membentuk tim guna membahas persoalan itu,”kata Syahrizal.(ndi).