Akbid Pemkab Langkat Masih "Abu-abu"

MedanBisnis – Langkat. Keseriusan Bupati Langkat Ngogesa Sitepu untuk mempertegas keberadaan Akademi Kebidanan (Akbid) milik Pemerintah (Pemkab) Langkat dipertanyakan. Pasalnya, sampai sekarang, kelompok kerja (pokja) yang telah dibentuk Pemkab Langkat sebagai tim untuk membenahi keberadaan Akbid agar tidak terus “abu-abu” belum berjalan.

Disebut "abu-abu" karena hingga saat ini belum ditegaskan siapa pemilik, pemegang saham serta menjadi aset pemkab atau aset perorangan. "Kalau sampai sekarang tim Pokja pun belum terbentuk, tentu pantas kalau kemudian masyarakat mempertanyakan keseriusan bupati yang beberapa bulan lalu mengatakan akan membentuk Pokja dimaksud," kata Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Langkat (PML) T Said Syafi"I dalam jumpa pers kepada wartawan di Stabat, Selasa (29/3).  

Sebenarnya, kata T Said, tiga bulan lalu bupati merespon persoalan itu dan akan mempertegas keberadaan Akbid membawa nama Pemkab Langkat. Atas respon bupati itu, katanya, masyarakat Langkat sangat menyambut positif. Masyarakat berharap dimasa kepemimpinan Bupati Langkat Ngogesa ini keberadaan Akbid di komplek perkantoran itu tidak lagi "abu-abu" hubungannya dengan Pemkab Langkat.

Said berpendapat, selama ini sekolah kesehatan itu menjadi pertanyaan karena disebut milik pemkab, namun yang berkuasa penuh pengelola yayasan yang ilegal. "Dikatakan yayasan tapi memanfaatkan fasilitas pemkab, dan sebagian besar karyawannya yang bekerja full time merupakan pegawai Pemkab Langkat," katanya.

Ketua DPRD Langkat Rudi Hartono Bangun belum lama ini menyorot hal yang sama. Rudi mendesak pemkab untuk bersikap tegas jika hanya nama pemkab yang dimanfaatkan oleh pengelola yayasan, sementara pengelola tidak berkeinginan meleburkannya ke pemkab. "Akan lebih baik jika pemkab menyuruh yayasan untuk mencari tempat sendiri, tidak bersatu lagi dengan Akper Pemkab Langkat. Kalau tetap bersatu dengan Akper, sedangkan pengelola yayasan tetap mempertahankan yayasannya, hal itu akan menimbulkan kecemburuan, baik di kalangan pegawai maupun pemilik yayasan lainnya," katanya.  

Rudi Hartono meminta Pemkab Langkat agar menarik PNS yang bekerja di Akbid tersebut. Pengelola Akbid juga jangan memanfaatkan nama Pemkab Langkat dalam membesarkan usahanya," kata Rudi.    

Menanggapi keseriusan bupati yang dipertanyakan terkait Akbid dimaksud, Kabag Humas Pemkab Langkat Sahrizal mengatakan pada prinsipnya bupati serius memproses keberadaan Akbid swasta membawa nama Pemkab Langkat tersebut. Kalaupun tim pokja yang ketuanya dipecayakan kepada Sekda Surya Djahisa masih belum terbentuk, mungkin hanya persoalan waktu saja.

Terkait penugasan banyaknya pegawai pemkab yang menjadi karyawan dan dosen bekerja full time di Akbid dimaksud, Syahrizal mengaku kurang memahami. "Beliau hanya menyarankan untuk mempertanyakan hal tersebut kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Langkat. Saya kurang memahami, tolong tanyakan saja langsung sama BKD," katanya. (misno)

Disalin dari Medan Bisnis