Akper/Akbid Pemkab Langkat Diduga Dikuasai Oknum

 Gambar : Blog-nya Si Bayu

Cipto Warsitra-Langkat.

Indikasi sekolah Akper/Akbid Pemkab Langkat kini menjadi milik oknum tertentu, semakin kuat. Pemkab Langkat tidak pernah dilapori perkembangan sekolah maupun sekadar diajak berkoordinasi, termasuk dalam pelaksaan wisuda lulusan sekolah itu beberapa hari lalu yang tidak dilakukan di Langkat melainkan di Medan.

Pemkab Langkat melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Surya Djahisa ketika ditanya mengenai hal tersebut justeru meminta wartawan untuk menerjemahkannya.Surya hanya  menjelaskan bahwa Pemkab Langkat tidak pernah dilapori maupun diajak berkoordinasi oleh pengelola sekolah akademi membawa nama Pemkab Langkat itu.

"Sampai saat ini, drg Lili  (Lili Rosdewqati) pegawai yang ditugasi Pemkab Langkat pada masa Bupati Syamsul Arifin untuk mengelola Akper tidak pernah memberikan laporan perkembangan sekolah ke Pemkab.

Bahkan, pada pelaksanaan wisuda bagi lulusannya yang di lakukan di Medan baru-baru ini, pun tidak berkoordinasi dengan Pemkab," kata Surya kepada Wartawan, kemarin.

Secara historis, kata dia, Akper Pemkab Langkat itu milik Pemkab Langkat. Makanya, Perbubnyapun menegaskan, pengelolanya harus membuat laporan perkembangannya ke Pemkab, atau setidaknya berkoordinasi.

Kalau Akbidnya, sekalipun membawa nama Pemkab Langkat, kabarnya itu di bawah yayasan. Makanya, kalau pengelola Akbid tidak pernah membuat laporan tentang perkembangan sekolahnya, seharusnya perkembangan Akper dilaporkan ke Pemkab.

"Kalau ditanya, saya ingin segera terang benderang mengenai status kepemilikan Akper maupun Akbid itu. Jangan dikatakan milik Pemkab tapi Pemkab tak pernah menerima laporan perkembangan mengenai sekolah.

Dikatakan bukan milik Pemkab, nyatanya membawa nama Pemkab dan lokasinyapun berada di komplek perkantoran Pemkab," kata Surya ketika disinggung mengenai SK Bupati Langkat Ngogesa Sitepu No:181-12/K/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Tim investigasi atas permasalahanAkper/Akbid Pemkab Langkat yang sudah setahun lebih tidak jelas hasil akhirnya.

Sementara itu beberapa waktu lalu, drg Lili Rosdewati membantah tudingan dirinya bermaksud menguasai Akper/Akbid Pemkab Langkat.Informasi diperoleh, Akper Pemkab Langkat merupakan konversi dari sekolah perawatan (SPK) Pemkab Langkat yang tutup. Sedangkan Akbidnya,di bawah naungan yayasan didirikan oleh drg Lili Rosdewati, pegawai Pemkab Langkat yang ditugasi mengelola Akper Pemkab Langkat semasa Bupati Langkat dijabat Syamsul Arifin.

Sayangnya, seperti dikatakan R Lubis SH, walau keberadaan Akademi kesehatan itu kini banyak dipertanyakan kepemilikannya,tapi Pemkab  Langkat lamban, dan terkesan bertele-tele menyelesaikan persoalan sekolah yang 'dimenejeri' oleh drg Lili Rosdewati tersebut.

"Saya melihat Pemkab lamban, dan bertele-tele terkait permasalahan sekolah akademi kesehatan membawa nama Pemkab Langkat itu meski SK Bupati Langkat untuk menuntaskan persoalan tersebut sudah Setahun lebih dikeluarkan," kata R Lubis SH, salah seorang pengamat pendidikan di Langkat  sembari mengatakan mudah-mudahan hal itu terjadi bukan karena ada oknum-oknum pejabat tidak ingin  keberadaan Akper

Maupun Akbid Pemkab tersebut terusik.

Terkait pelaksanaan wisuda Akper/Akbid Pemkab Langkat dilakukan pengelolanya di salah satu hotel berbintang di Medan beberapa hari lalu, informasinya setiap calon wisudanya dikenakan biaya Rp 4 juta lebih.

"Untuk mengikuti wisuda kemarin itu, saya dikenakan biaya Rp 4,2 juta.Naik Rp 200 ribu dibanding biaya dikenakan pada wisuda tahun lalu,"kata salah seorang yang ikut

diwisuda.

Mengenai wisuda tersebut, Surya mengatakan banyak warga bertanya padanya dan merasa kecewa.Warga menilai di Langkat banyak gedung yang dapat dijadikan tempat untuk wisuda seperti gedung olah raga (GOR) Serba Guna di Stabat maupun gedung lainnya, dan biayanya tidak terlalu besar seperti sewa tempat di hotel berbintang di Medan.

"Memang betul juga, kalau pelaksanaan wisuda dilakukan di Langkat, di GOR misalnya, selain biayanya yang dibebankan pada calon wisuda lebih kecil,  uang sewa gedung juga dapat menjadi masukan bagi kas daerah
Pemkab Langkat," kata Surya yang juga mengaku kecewa karena pengelola sekolah tak lebih dulu berkoordinasi dengan Pemkab. ( *).