Langkat - Forum Diskusi Mahasiswa Sumatera Utara (FORDISMASU) pertanyakan dugaan pungutan liar dana Pemillihan Kepala Desa (Pilkades) tahap I Oktober 2015.
Belasan mahasiswa mendatangi DPRD Langkat Selasa (15/3/2016), meminta agar indikasi penyimpangan dana pilkades dan pungutan liar segera diusut tuntas penyidik kepolisian dan kejaksaan.
Utusan mahasiswa saat bertemu dengan Komisi A DPRD Langkat, menjelaskan, banyak keganjilan dalam pelaksanaan Pilkades tahap I 2015 lalu. Diantaranya belanja sewa tenda sebesar Rp168 juta dan sewa lahan buat TPS sebesar Rp105 juta.
"Temuan ini masih sebagian dan banyak lagi penyimpangan anggaran Pilkades dilakukan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan," kata pimpinan aksi Iqbal Amierhasan Sanie.
Ditambahkannya, dalam UU No 6/2014, PP No 43/2014, Permendagri No 112/2014 dan Perda Langkat No 6/2015 serta Perbup No 31/2015 tentang tentang desa, semua biaya Pillades dibebankan kepada APBD Langkat.
"Kalau pun ada partisipasi dari masyarakat, berasal dari APBDes dan Kas Desa bukan dari calon. Jadi pungutan yang dilakukan panitia terhadap calon kades yang nilainya mencapai jutaan rupiah, jelas merupakan pungutan liar," ungkapnya.
Bukan hanya itu, Iqbal juga menjelaskan, ada permainan tersembunyi dalam Pilkades Tanjung Merahe, Kecamatan Selesai, Langkat. Sebab, menurut dia, bagaimana mungkin pemenang pilkades tidak dilantik atau dibatalkan hasil pemilihannya.
"Nah, ini ada apa? Masa calon yang sudah menang tidak dilantik. Bila memang terdapat kesalahan atau pelanggaran hukum dilakukan pemenang Pilkades, seharusnya diselesaikan setelah dilantik, bukannya malah diabaikan seperti sekarang ini," tegasnya.
Maka dari itu, Iqbal meminta DPRD Langkat dan Pemkab Langkat untuk menyelesaikan persoalan ini dengan tidak mengorbankan satu pihak khususnya pemenang pilkades di Desa Tanjung Merahe, Kecamatan Selesai.
Disisi lain, Jhoni Sitepu anggota Komisi A DPRD Langkat, mengakui memang pelaksanaan Pilkades tahap I banyak keganjilan, bukan hanya soal penggunaan anggaran tapi juga soal pelaksanaan pemilihan.
"Ya, saya menyaksikan sendiri pelaksanaan pemilihan di Tanjung Merahe, sejak dibukanya kotak suara, Kepala Badan PMDK Jaya Sitepu terus 'memplototi' hasil penghitungan suara, begitu pemenangnya ditentukan, malah tidak ikut serta dalam pelantikan, ada apa?" curiganya.
Dia mengindikasikan ada kepentingan lain dalam pemilihan kades di Tanjung Merahe, Kecamatan Selesai. "Ya, saya merasa memang ada kepengingan lain yang lebih besar dalam pelantika Kades Tanjung Merahe," sebutnya.
Hal serupa diungkap anggota Komisi A lainnya, Agustinus Riza Kaban, yang menyebutkan pihaknya sudah menanyakan langsung prihal penggunaan dana pilkades.
"Saya sudah bertanya langsung kepada Kaban PMDK, sebagian dana pilkades itu digunakan untuk biaya pengamanan Polres Langkat, karena mereka tidak punya anggaran pengamanan. Dan saya bersedia menjadi saksi dalam hal ini," ungkapnya.
Sementara itu, pimpinan rapat Sekretaris Komisi A DPRD Langkat Raja Kamsah Sitepu, akan segera memanggil PMDK dalam waktu dekat.
"Secepatnya akan kita panggil PMDK untuk mengetahui secara jelas persoalan yang disampaikan adik-adik mahasiswa. Kepada sekretariat segera kirim undangan dan tentukan jadwal rapat dengan pihak terkait," tutup Raja.
0 komentar:
Post a Comment